Beranda Daerah Anggota DPRD Subang: Kinerja Disnaker Mandul? Perusahaan Bandel

Anggota DPRD Subang: Kinerja Disnaker Mandul? Perusahaan Bandel

593
0

Anggota DPRD Subang dari Fraksi Gerindra Zainal Mufid Z bereaksi keras menilai Pemkab Subang dan Disnaker Subang kurang responsif terhadap kegelisahan buruh yang menuntut hak-haknya.

“Saya mau tanya: upaya apa yang pernah dilakulan oleh Disnaker Subang terhadap perusahaan yang bandel dan saksinya apa? ” Tanya Anggota DPRD dari dapil IV ini.

“Zainal menilai beberapa upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Disnaker Subang pun tidak berpengaruh alias mandul, tidak pernah mendapat hasil yang positif, pasti ujung-ujungnya perusahaan yang menang,”

Akhir-akhir ini gelombang demo terjadi dibeberapa perusahaan yang ada di kabupaten subang, demo buruh ini terjadi akibat ulah perusahaan yang mencicil THR karyawannya.

Tindakan perusahaan tersebut didasari Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Surat edaran (SE) ini perlu dikaji ulang, Tapi ingat, tidak semua perusahaan dapat melakukan penundaan atau mencicil THR dengan seenaknya udelnya sendiri, Harus melalui dialog terbuka dengan Bipartit dan dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” kata Zainal.

Masih banyak perusahaan yang tidak melaui tahapan tersebut, bahkan Surat Edaran (SE) dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan yang curang untuk memainkan peran sebagai korban pandemi, padahal kegiatan produksi selama 3 bulan terakhir lancar, target produksi tetap tercapai dan export pun masih jalan, bahkan tidak merumahkan karyawannya, tapi tiba-tiba THR dicicil karena alasan merugi.

THR Keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Aturan terkait THR Keagamaan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Lemahnya pengawasan dan sanksi yang tegas dari pemerintah seringkali merugikan pekerja, padahal disaat kondisi serba kesulitan saat ini seharusnya pemerintah hadir untuk membela masyarakatnya bukan justru membela (keuntungan) pengusaha semata.

“Saya sepakat Pemkab berupaya mempertahankan perusahaan yang ada di subang agar tidak hengkang, tapi bukan berarti bisa menggugurkan hak dan kewajiban perusahaan sesuai aturan yang berlaku,” Pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here